Analisis Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kinerja Pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021-2022
DOI:
https://doi.org/10.56393/investasi.v4i2.2504Keywords:
Evakuasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja, KPPNAbstract
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan salah satu kantor vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan untuk dana yang berasal dari dalam dan luar negeri, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara. Dalam menjalankan tugasnya, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN) di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk periode 2021-2022. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan penggambaran berdasarkan data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai IKPA dari 99,10 pada tahun 2021 menjadi 99,97 pada tahun 2022, sedangkan nilai LAKIN meningkat dari 107,52% menjadi 108,65%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan beberapa indikator dalam IKPA dan kebijakan baru yang diterapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga menunjukkan tren positif, dengan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) naik dari 98,61% menjadi 99,30%. Temuan ini mencerminkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
Downloads
References
Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs), 12(2), 203-214.
Hidayat, T. (2017). Penerapan Kriteria Reesi Sebagai Assessment Tools Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 5(03), 266-281.
Khofipah, S. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Puskesmas Sukaramai Kota Medan. Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal), 9(1), 58-65.
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 5(11).
Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(2), 189-198.
Laporan Kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021.
Laporan Kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2022.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Rahayu, T., Masita, A. N., Wahjono, S. I., & Hidayat, S. (2017). Pengendalian Manajemen sebagai Alat Penilaian Kinerja di Unit Pembiayaan Mikro di Surabaya. BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal, 14(01).
Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10(1), 134–147. https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223
Rosita, T. (2014). Peranan, Fungsi Perencanaan, dan Pembiayaan dalam Manajemen Pendidikan. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan, 1-67.
Salsabilla, R. V., & Alam, I. A. (2023). Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Jurnal EMT KITA, 7(4), 1149-1156.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
