Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial

Economic-Pragmatic Interaction in Traditional Market Transactions: An Analysis of Seller–Buyer Conversations at Pasar Kodim Pekanbaru

Lusi Komala Sari — 2026-01-13

This study investigates economic-pragmatic interactions in traditional market transactions, focusing on seller–buyer conversations at Pasar Kodim. Using a qualitative approach, data were collected through direct observation, audio recordings, and brief interviews with sellers to capture natural dialogues, negotiation patterns, and social dynamics. The analysis revealed that sellers employ pragmatic strategies, including persuasive speech acts and flexible pricing, while buyers use questions and clarifications to ensure fairness and optimal outcomes. Politeness strategies, such as warm forms of address and inquiries about personal background, foster social rapport and facilitate negotiation, reflecting positive politeness in action. The study also highlights the integration of cultural and economic values, as sellers emphasize the benefits of locally produced goods over imported products, thereby linking transactional language to national identity and socio-cultural norms. Findings demonstrate that traditional market communication involves a synergistic combination of linguistic, economic, and social considerations, where effective transactions rely on both strategic language use and interpersonal harmony. The study contributes to the understanding of economic-pragmatic behavior in natural contexts, offering insights for sociolinguistics, pragmatic analysis, and market communication strategies. Implications include the potential application of language-based approaches to enhance negotiation effectiveness and promote local products in culturally resonant ways.

Optimalisasi Peran Media Sosial Untuk Pencegahan Kehamilan Remaja: Tinjauan Hukum Dan Sosial Di Indonesia

Sri Dewi Rahmawati — 2025-12-31

Kehamilan remaja di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak multidimensi, baik terhadap kesehatan, kondisi sosial, maupun kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas media sosial sebagai instrumen edukasi kesehatan reproduksi remaja sekaligus mengkaji tantangan dan peluang pengaturannya dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap delapan regulasi kunci, antara lain Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Permen-PPPA Nomor 8 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan literasi kesehatan reproduksi dan mendorong perilaku preventif remaja. Namun demikian, efektivitas tersebut dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti maraknya misinformasi, kesenjangan akses digital, serta ketidaksinkronan kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama, yaitu ketidakjelasan hierarki norma antara regulasi kesehatan dan pornografi, disharmonisasi antara perlindungan data pribadi dan kebutuhan pengawasan konten secara masif, serta belum responsifnya PP Nomor 28 Tahun 2024 terhadap mekanisme algoritma platform digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan peran negara, platform digital, serta peer educator sebagai strategi komprehensif dalam pencegahan kehamilan remaja.

Pemberatan Sanksi Pidana Kekerasan terhadap Tenaga Medis: Tinjauan Yuridis Undang Undang Kesehatan 2023

Opan Rusyanto — 2025-12-31

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan terhadap tenaga medis merupakan persoalan serius yang berpotensi mengganggu keberlangsungan dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Tenaga medis, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, kerap berada pada posisi rentan akibat tekanan situasional, ketidakpuasan pasien, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan penguatan terhadap hak dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Namun demikian, pengaturan mengenai kekerasan terhadap tenaga medis dalam regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai delik khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan kekerasan terhadap tenaga medis sebagai delik khusus serta kebutuhan pemberatan sanksi pidana pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan delik khusus mengakibatkan lemahnya efek jera, ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pengaturan kekerasan terhadap tenaga medis sebagai delik khusus yang disertai dengan pemberatan sanksi pidana, guna menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan terhadap profesi medis dalam menjalankan tugasnya.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Astrid Maria Tuerah — 2025-12-31

Pelayanan akta kelahiran adalah pelayanan administrasi kependudukan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak sipil masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengna pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan akta kelahiran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pola manajemen umum organisasi, terutama pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang belum optimal, serta keterbatasan fasilitas pendukung akibat gangguan jaringan internet dan pemadaman listrik. Faktor eksternal meliputi pola layanan dan tata cara penyediaan layanan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, serta pola interaksi pelayanan yang sangat bergantung pada sikap dan responsivitas aparatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis digital belum optimal tanpa dukungan manajemen organisasi, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Navigating Existential Literacy in the Age of Anxiety: A Failosophical Critique of Overthinking and the Crisis of Digital Citizenship

Andri Fransiskus Gultom — 2025-12-31

This study aims to examine the phenomenon of overthinking (OVT) among Generation Z in Indonesia through the lenses of "Existential Literacy" and "Failosophy." This study critiques how pathological anxiety and individual failure impact the subject's capacity as an authentic and resilient citizen amidst digital disruption. This study uses a qualitative approach with critical literacy analysis methods and philosophical reflection. The author integrates Elizabeth Day's thoughts on failure (via negativa) and Søren Kierkegaard's concept of "Fear and Trembling" to map the subject's psychological state against current social realities. The analysis shows that the rate of overthinking, which reaches 50% in Indonesian society, especially young women and the unemployed, is rooted in the failure to make an "existential leap" in the face of future absurdities. The data shows a correlation between excessive social media consumption (up to 15 hours per day) and the emergence of FOMO, FOPO, and rumination phenomena that paralyze decision-making. Existential literacy is proposed as a pedagogical strategy to transform failure from a mental burden into "fuel" for authentic existence. From a philosophy of citizenship perspective, existential resilience is a prerequisite for active citizenship. Individuals who are able to reconcile with failure and manage their OVT will have the courage to decide and take responsibility for their position in the public sphere, rather than being lost in the chaotic flow of information. This study offers novelty by conceptualizing overthinking not simply as a clinical-psychological problem, but rather as a failure of existential literacy that hinders individual agency in fulfilling the role of conscious and independent citizens.