Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia

Ridho Junilham Firmanda — 2025-07-22

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Fenomena kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori legal positivism sebagai dasar analisis. Temuan utama menunjukkan lemahnya pengawasan eksternal, tidak adanya mekanisme pengaduan yang aman, dominasi struktur hierarkis, serta rendahnya literasi hukum sebagai faktor penghambat perlindungan korban. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan Standar Operasional Prosedur berbasis korban, pembentukan pengawasan independen, dan pelatihan bagi aparat hukum dan pengelola pesantren. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformasi kebijakan dan penguatan sistem hukum dalam lembaga pendidikan keagamaan.

Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyalahgunaan Akta Kuasa Menjual Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah

Ayuning Dyah Shavitri — 2025-07-22

Notaris diwajibkan memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun akta kuasa untuk penjualan, terutama jika pihak yang diberi kuasa menggunakan akta tersebut secara tidak semestinya untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran notaris dalam kasus-kasus di mana akta kuasa disalahgunakan untuk mengalihkan hak atas tanah. Untuk menyelidiki hukum positif, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berdasarkan temuan studi, notaris dapat menghadapi sanksi administratif yang berkisar dari peringatan hingga pencabutan izin. Sementara itu, notaris dapat dijerat dengan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terbukti bahwa akta tersebut mengandung pemalsuan atau informasi palsu. Kesimpulannya, notaris memainkan peran yang sangat penting dan secara hukum diwajibkan untuk menyiapkan akta kuasa, terutama dalam kasus di mana kuasa tersebut disalahgunakan untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik sahnya.

Transformasi Fungsi Negara: Telaah Ilmu Negara Terhadap Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Digital

Derta Nur Anita — 2025-07-22

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mendorong negara-negara untuk mendefinisikan ulang fungsi administratif mereka. Artikel ini menganalisis bagaimana fungsi negara mengalami perubahan konseptual dan normatif dalam konteks digitalisasi, dengan menelaah relevansi prinsip good governance dalam pelayanan publik digital melalui pendekatan Ilmu Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis deduktif dan interpretatif konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan inklusivitas merupakan prasyarat normatif bagi legitimasi negara digital; namun masih terdapat kesenjangan implementatif dalam sistem seperti OSS dan SP4N-LAPOR! terutama terkait akuntabilitas algoritmik dan akses yang merata. Artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum terhadap perlindungan hak digital, audit akuntabilitas sistem otomatis, serta integrasi nilai demokrasi ke dalam desain layanan digital. Kontribusi teoretik terletak pada pengembangan konsep negara administratif digital berbasis prinsip good governance, sementara kontribusi praktisnya adalah penyusunan rekomendasi implementatif bagi pembuat kebijakan dalam menyelaraskan transformasi digital dengan prinsip negara hukum dan demokrasi substansial.

Dinamika Dualisme Hukum dalam Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim : Studi Fenomenologi Yuridis-Sosiologis di Satun, Thailand Selatan

Hablul Matin Bintang Buana — 2025-07-29

Dualisme aturan antara hukum negara dan hukum agama dalam proses pencatatan perkawinan khususnya di provinsi Satun yang terletak di bagian selatan Thailand. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam proses pendaftaran perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pencatatan perkawinan, tingkat kesadaran, dan kepatuhan masyarakat Muslim di Satun terhadap pencatatan resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sosiologi yuridis menggali data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 10 informan yang berprofesi sebagai guru tokoh agama dan masyarakat setempat. Temuan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencatatan resmi masih rendah, dan banyak yang merasa cukup dengan pencatatan di lembaga keagamaan saja. Diperlukan strategi edukasi dan integrasi sistem pencatatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial dan hukum keluarga Islam terkait praktik pencatatan pernikahan di komunitas Muslim, serta merekomendasikan kebijakan integratif guna perlindungan hak-hak masyarakat secara hukum dan sosial.

Analisis Promosi oleh Dokter dalam Konteks Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika Medis di Indonesia

Nuri Azizah — 2025-07-29

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang eksplisit dan komprehensif yang mengatur praktik promosi dokter di media sosial. Ketentuan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 hanya mengatur promosi secara umum, tanpa menjawab dinamika baru seperti endorsement, sponsorship, dan konten terselubung. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan nasional dan perbandingan dengan negara lain. Hasil kajian menunjukkan bahwa promosi oleh dokter harus berfungsi sebagai sarana edukatif, tidak bersifat komersial, serta tidak menyesatkan atau melanggar privasi pasien. Celah hukum muncul karena belum adanya pedoman etik digital resmi dari IDI atau KKI yang mengatur promosi di media sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pembentukan norma hukum dan etik khusus (lex specialis) untuk promosi digital oleh dokter. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan etik dalam praktik kedokteran, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan publik terkait promosi layanan medis di era digital.

Partisipasi Masyarakat Akar Rumput Mewujudkan Supremasi Hukum dalam Dugaan Korupsi Dana Desa Batangsaren Tulungagung

Izmi Wardhah — 2025-07-29

Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Batangsaren memberikan dampak yang sangat negatif dan signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya supremasi hukum dalam kasus korupsi dana desa di Batangsaren Tulungagung melalui kekuatan akar rumput. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan studi kasus kualitatif untuk menganalisis peran masyarakat akar rumput dalam mengungkap dan melawan praktik korupsi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gerakan masyarakat akar rumput memiliki potensi yang besar dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akar rumput merupakan strategi yang efektif dalam menggugat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di tingkat desa. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan antara lain peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta penguatan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum

Regulasi dan Inovasi Hukum dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan: Studi Yuridis Empiris Terhadap Kewajiban Korporasi

Revi Aditya Pertiwi — 2025-07-30

Kesenjangan regulatif dalam implementasi kewajiban keberlanjutan korporasi menyebabkan inkonsistensi penerapan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan di sektor kelapa sawit Indonesia, khususnya dalam konteks Good Corporate Governance (GCG) dan legitimacy theory. Penelitian ini menganalisis praktik keberlanjutan PT Tata Hamparan Eka Persada (PT THEP) dengan menggunakan stakeholder theory. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap regulasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta wawancara terstruktur dengan manajemen PT THEP. Triangulasi data dilakukan melalui dokumen hukum dan laporan keberlanjutan. PT THEP telah menerapkan sistem Health, Safety, and Environment (HSE), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan pemantauan lingkungan sesuai standar ISPO. Namun, implementasi masih bersifat compliance-driven dengan kelemahan dalam arsitektur tata kelola dan pemantauan digital. Diperlukan inovasi hukum berupa pendekatan regulasi yang terdiferensiasi, kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) nasional, dan restrukturisasi tata kelola untuk mendorong transformasi menuju value-driven sustainability.

Inkonsistensi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Yuridis Normatif

Devina Marella — 2025-07-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya yang belum mengidentifikasi sejauh mana ketidakkonsistenan penerapan kedua undang-undang tersebut terjadi dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan serta kajian literatur terkait peraturan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang sering dijatuhi sanksi lebih ringan dan korban tidak memperoleh restitusi. Dari 11 putusan pengadilan yang memuat hak restitusi dengan nilai total Rp4,2 miliar, seluruhnya belum dieksekusi. Aparat penegak hukum lebih sering menerapkan UU PPMI karena proses pembuktian dianggap lebih mudah dan tidak mewajibkan restitusi. Temuan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam membedakan karakteristik hukum UU TPPO dan UU PPMI untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Royyandana Ramadani Nawar — 2025-08-04

Penerangan jalam umum berupa lampu yang digunakan untuk memberikan penerangan jalan umum pada malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pengguna sepeda motor dan pengendara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, melalui pendekatan Fiqh Siyasah Dusturiyah dengan fokus pada prinsip maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan pustaka. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap 18 ruas jalan arteri, dan dokumentasi regulasi serta laporan pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa 61% ruas jalan belum memenuhi standar teknis Alat Penerangan Jalan, disebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya pengawasan. Secara normatif, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya amanah konstitusional negara dalam memberikan layanan publik yang adil. Implikasi normatifnya menuntut penguatan tata kelola, sinergi anggaran daerah, serta pelibatan masyarakat melalui mekanisme hisbah. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip keislaman dalam kebijakan infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan pelayanan publik.

Reformasi Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Perdagangan Organ Manusia: Kajian Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Yuli Astri Khorvica Harahap — 2025-08-04

Perdagangan organ manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, khususnya kelompok rentan secara ekonomi. Namun, hingga kini belum terdapat pengaturan yang spesifik dan komprehensif dalam sistem hukum pidana nasional mengenai delik ini, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ manusia dan menelaah kontribusi hukum pidana Islam dalam mendukung reformasi hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis peraturan positif dan prinsip hukum Islam berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai memuat pengaturan terkait, regulasi tersebut masih bersifat umum dan belum menjadikan perdagangan organ sebagai delik tersendiri. Sebaliknya, hukum pidana Islam secara tegas menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional sebagai terobosan normatif yang lebih humanistik dan responsif terhadap kejahatan perdagangan organ.

Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Wahyu Ardiansyah Hasibuan — 2025-08-06

Pengangkatan utusan khusus presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kerap memunculkan persoalan yuridis. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kedudukan kewenangan utusan khusus presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024; dan (2) bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan siyasah dusturiyah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur hukum Islam, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ada dua isu pokok, yaitu potensi konflik kewenangan antara utusan khusus presiden dengan kementerian/lembaga teknis, serta kekosongan norma yang menyebabkan multitafsir terhadap tugas dan fungsi jabatan tersebut. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kedua hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), kepastian hukum (qada’), musyawarah (syura), dan amanah. Temuan ini menunjukkan urgensi perumusan ulang regulasi secara rinci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperjelas koordinasi kelembagaan, agar selaras dengan prinsip konstitusional dan nilai-nilai tata kelola pemerintahan dalam Islam.

Studi Komparatif Sistem Hukum Kebendaan atas Kepemilikan dan Penguasaan Tanah antara Indonesia dan Perancis

Ratu Bilkis — 2025-08-06

Tumpang tindih sertifikat tanah di Indonesia mencerminkan ketidaklarasan antara hukum adat dan hukum modern, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Penelitian ini membandingkan sistem hukum kebendaan Indonesia dan Perancis, khususnya dalam pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Jenis data hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perancis menerapkan sistem pendaftaran tanah yang bersifat konstitutif dan formalistik, menjadikan akta otentik serta pencatatan sebagai syarat sah kepemilikan. Sebaliknya, Indonesia masih mengakui penguasaan fisik sebagai dasar pengajuan hak, yang menimbulkan celah konflik agraria. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam menyoroti kekosongan pengaturan mengenai penguasaan tanah dalam hukum Indonesia, serta menawarkan model pembaruan hukum dengan merujuk pada struktur sistem pertanahan di Perancis yang lebih terorganisir dan formalistik.

Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022

Tomi Setiawan — 2025-08-06

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.

Analisis Yuridis Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: Implikasi Penerapan Asas Primum Remedium dalam Penegakan Hukum Pembakaran Hutan

Muhammad Hasan Fajrul Falah — 2025-08-06

Pembakaran hutan merupakan tindak kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap lingkungan, sehingga penerapan asas primum remedium diperlukan sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum pidana guna mencapai keadilan ekologis. Tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan serta kendala asas primum remedium terhadap kasus pembakaran hutan melalui Putusan Nomor: 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian: (1) Hakim telah menerapkan asas primum remedium secara langsung, tanpa penyelesaian administrasi. Karena perbuatan terdakwa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009; (2) kendala penerapan asas primum remedium terletak pada terbatasnya ruang lingkup dakwaan dari Penuntut Umum. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peran hakim progresif yang menggunakan pendekatan normative-constructive reasoning untuk mewujudkan keadilan ekologis. Temuan ini menegaskan pentingnya peran hakim progresif dalam menegakkan asas primum remedium dan memperkuat praktik litigasi lingkungan.

Tanggung Jawab Hukum Aggregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Raafi Wiratama — 2025-08-07

Distribusi musik digital oleh band independen melalui aggregator telah menjadi fenomena umum dalam industri musik modern. Namun, tidak sedikit musisi yang melakukan distribusi tanpa terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum aggregator dalam distribusi musik tanpa pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan yuridis yang timbul akibat distribusi musik tanpa pendaftaran melalui peran aggregator. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap aggregator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan kekosongan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara pencipta, aggregator, DJKI, dan digital service provider (DSP). Selain itu, lemahnya instrumen kontraktual antara pencipta dan aggregator memperbesar risiko hilangnya hak ekonomi dan perlindungan yuridis atas karya musik. Pembentukan norma diperlukan lebih tegas terkait tanggung jawab aggregator, penguatan kontrak, serta peningkatan kesadaran hukum pencipta sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi digital.

Legal Certainty and Justice Principles in Minimum Wage Determination under Government Regulation No. 51/2023

Adhi Vieri Nico — 2025-09-13

This study examines the implementation of legal certainty in worker wage determination under Government Regulation No. 51 of 2023 on Wages by applying the principles of distributive, legal, and commutative justice. Using a normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches, the research relies on primary legal sources, scholarly literature, and statistical data from the Central Statistics Agency. The analysis integrates doctrinal interpretation with a radar evaluation model covering ten dimensions, including legal certainty, accountability, justice, transparency, and sustainability. The findings reveal that the new formula, based on inflation, regional economic growth, and a region-specific index, supported by employment absorption and median wage, creates greater predictability and fairness in wage determination. Strengthening the role of Regional Wage Councils through a tripartite-plus mechanism enhances legitimacy and accountability. The study concludes that the regulation represents a significant innovation in Indonesia’s labor law, balancing business sustainability with worker welfare while advancing the realization of social justice mandated by Pancasila.

Artificial Intelligence-Based Surveillance and Labor Privacy in Indonesia: A Progressive Legal Perspective on Workers’ Rights

Hanifah Ghafila Romadona — 2025-09-20

The legal issues surrounding labor privacy within Artificial Intelligence (AI)-based surveillance systems have become increasingly urgent in line with the growing use of such technologies to monitor worker productivity. In Indonesia, a significant gap persists between the constitutional guarantee of privacy rights under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and actual practices in the field, a problem further exacerbated by the absence of specific regulations on AI surveillance. This study employs normative legal research methods with statutory, conceptual, and comparative approaches to examine this gap. The analysis compares Indonesia’s legal framework with Singapore’s Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 and Malaysia’s PDPA 2010, using the criteria of transparency, consent, and accountability. Progressive legal theory serves as the analytical foundation, emphasizing the necessity of legal adaptation to safeguard human rights in the digital era. The findings indicate that Singapore and Malaysia provide clearer protections through explicit consent requirements and stringent data governance mechanisms. Accordingly, this study recommends a progressive legal framework based on explicit consent, transparency, and accountability standards to balance business efficiency with workers’ rights.

Legal Accountability in AI-Driven Banking Crimes: Regulatory Gaps and the Roles of Developers, Owners, and Users in Indonesia

Cynthia Putri Guswandi — 2025-09-20

The development of Artificial Intelligence (AI) in the banking sector has triggered various potential criminal acts, presenting new challenges in the field of criminal law. Existing regulations reveal that the current legal framework has yet to adequately accommodate the complexity of cases involving AI systems, particularly with regard to assigning legal responsibility to developers, owners, and users. Most regulations remain focused on conventional criminal acts. This raises questions about the adequacy of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, various regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and the Indonesian Banking Artificial Intelligence Governance Guidelines in providing comprehensive legal protection. This study employs normative legal research with a comparative approach to regulatory systems in Singapore and China. It focuses on analyzing legal gaps and challenges in applying the principle of criminal liability to actors involved in AI-based banking systems. The findings highlight the necessity of strengthening regulations and updating legal doctrines to anticipate the complex risks posed by AI, while fostering accountability that adapts to technological advancements.

Tantangan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal: Kontrak Adhesi dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Edwin Neil Tinangon — 2025-09-27

Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia saat ini dikaji memiliki keterbatasan dalam menghadapi realitas ekonomi abad ke-21. Adanya dikotomi kaku antara pekerja formal dan informal diidentifikasi sebagai masalah inti yang menyebabkan sebagian besar angkatan kerja berada dalam posisi rentan dan tidak terlihat secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis-normatif untuk mengidentifikasi celah hukum, dengan fokus pada penyalahgunaan klausul kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis menemukan adanya praktik eksploitasi sistematis yang termanifestasi dalam dua bentuk utama yaitu upah minimum dan pengalihan risiko bisnis kepada pekerja. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, artikel ini mengajukan sebuah model reformasi hukum berlapis yang menggeser paradigma dari keadilan remedial menuju keadilan preventif. Model ini terdiri dari tiga pilar, adopsi tes realitas hubungan kerja oleh peradilan, pemberdayaan format aksi kolektif baru, dan implementasi sistem triase buta berbasis teknologi untuk pengawasan. Disimpulkan bahwa reformasi legislatif parsial tidak memadai, dan diperlukan perubahan komprehensif untuk membangun kontrak sosial yang inklusif dan mengakui hak setiap pekerja.