Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Analisis Urgensi Reformasi Hukum Preventif Pemutusan Hubungan Kerja Secara Massal dalam Hukum Ketenagakerjaan

Widya Kusuma Effendi — 2026-06-01

Penelitian ini mengkaji perihal pengaturan pemutusan hubungan kerja massal di Indonesia dengan fokus pada tahap pra-Pemutusan Hubungan kerja serta membandingkannya dengan Negara Belanda. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mekanisme pra-Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga upaya pencegahan PHK massal belum memiliki dasar hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan statute approach dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pra-PHK massal di Indonesia masih ditemukan kerumpangan meskipun terdapat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 namun sifat SE secara hirarki yang tidak mengikat secara umum dan lebih menitikberatkan pada himbauan kepada pengusaha menjadikan peran negara dalam tahap pra-PHK massal belum terstruktur secara jelas. Sebaliknya, Belanda melalui Wet melding collectief ontslag telah mengatur mekanisme pra-PHK secara lebih sistematis dengan keterlibatan negara di buktikan dengan terbentuknya Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) sebagai penggerak dan pengawas dari peraturan yang telah diberlakukan sehingga menciptakan perlindungan bagi para pekerja.

Analisis Limitasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Manipulasi Digital di Indonesia

Basya Radyananda — 2026-05-08

Perkembangan kecerdasan buatan membuka peluang penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan manipulasi digital yang semakin sulit dideteksi. Namun, hukum pidana Indonesia masih bertumpu pada kesalahan individual manusia, sehingga belum mampu menjangkau tindakan yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana yang berlaku dan merumuskan batasan tanggung jawab hukum atas tindakan kecerdasan buatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan KUHP terbaru belum mengatur secara memadai kegagalan yang bersumber dari sistem kecerdasan buatan. Penelitian ini menawarkan prinsip kendali manusia yang bermakna dan audit algoritma sebagai instrumen pembuktian. Diperlukan regulasi berbasis risiko yang memisahkan tanggung jawab pengembang dan pengguna, disertai mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kepastian tanpa menghambat inovasi teknologi.

Rekonstruksi Desain Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi: Pembentukan Badan Eksekutorial Berbasis Central Government's Arm's-Length Agency

Yoseph Andrian Panjaitan — 2026-06-03

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat final dan mengikat (erga omnes) sebagai instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas putusan MK kerap menghadapi kendala akibat tidak adanya mekanisme eksekusi yang mampu memberikan daya paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya praktik pengabaian putusan oleh lembaga negara, yang berpotensi melemahkan kewibawaan konstitusi dan fungsi MK sebagai guardian of the constitution. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kelembagaan melalui pembentukan Badan Eksekutorial di bawah MK guna menjamin kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap praktik di Amerika Serikat dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan perlunya instrumen imperatif berupa kewenangan eksekutorial yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada desain Badan Eksekutorial berbasis konsep Central Government’s Arm’s-Length Agency yang terintegrasi dengan MK untuk memperkuat pengawasan, menetapkan batas waktu pelaksanaan, dan menjamin efektivitas putusan konstitusional.