Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Analisis Limitasi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Manipulasi Digital di Indonesia

Basya Radyananda — 2026-05-08

Perkembangan kecerdasan buatan membuka peluang penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan manipulasi digital yang semakin sulit dideteksi. Namun, hukum pidana Indonesia masih bertumpu pada kesalahan individual manusia, sehingga belum mampu menjangkau tindakan yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana yang berlaku dan merumuskan batasan tanggung jawab hukum atas tindakan kecerdasan buatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan KUHP terbaru belum mengatur secara memadai kegagalan yang bersumber dari sistem kecerdasan buatan. Penelitian ini menawarkan prinsip kendali manusia yang bermakna dan audit algoritma sebagai instrumen pembuktian. Diperlukan regulasi berbasis risiko yang memisahkan tanggung jawab pengembang dan pengguna, disertai mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kepastian tanpa menghambat inovasi teknologi.

Analisis Urgensi Reformasi Hukum Preventif Pemutusan Hubungan Kerja Secara Massal dalam Hukum Ketenagakerjaan

Widya Kusuma Effendi — 2026-06-01

Penelitian ini mengkaji perihal pengaturan pemutusan hubungan kerja massal di Indonesia dengan fokus pada tahap pra-Pemutusan Hubungan kerja serta membandingkannya dengan Negara Belanda. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mekanisme pra-Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga upaya pencegahan PHK massal belum memiliki dasar hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan statute approach dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pra-PHK massal di Indonesia masih ditemukan kerumpangan meskipun terdapat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 namun sifat SE secara hirarki yang tidak mengikat secara umum dan lebih menitikberatkan pada himbauan kepada pengusaha menjadikan peran negara dalam tahap pra-PHK massal belum terstruktur secara jelas. Sebaliknya, Belanda melalui Wet melding collectief ontslag telah mengatur mekanisme pra-PHK secara lebih sistematis dengan keterlibatan negara di buktikan dengan terbentuknya Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) sebagai penggerak dan pengawas dari peraturan yang telah diberlakukan sehingga menciptakan perlindungan bagi para pekerja.

Rekonstruksi Desain Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi: Pembentukan Badan Eksekutorial Berbasis Central Government's Arm's-Length Agency

Yoseph Andrian Panjaitan — 2026-06-03

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat final dan mengikat (erga omnes) sebagai instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Namun, efektivitas putusan MK kerap menghadapi kendala akibat tidak adanya mekanisme eksekusi yang mampu memberikan daya paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya praktik pengabaian putusan oleh lembaga negara, yang berpotensi melemahkan kewibawaan konstitusi dan fungsi MK sebagai guardian of the constitution. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kelembagaan melalui pembentukan Badan Eksekutorial di bawah MK guna menjamin kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap praktik di Amerika Serikat dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan perlunya instrumen imperatif berupa kewenangan eksekutorial yang efektif. Kebaruan penelitian terletak pada desain Badan Eksekutorial berbasis konsep Central Government’s Arm’s-Length Agency yang terintegrasi dengan MK untuk memperkuat pengawasan, menetapkan batas waktu pelaksanaan, dan menjamin efektivitas putusan konstitusional.

Transformasi Hukum Hubungan Industrial terhadap Fleksibilitas Kerja dalam Ekonomi Gig Digital melalui Pendekatan Normatif-Komparatif

Dinda Bhawika Wimala Pastika — 2026-06-11

Penelitian ini membahas transformasi hukum hubungan industrial terhadap fleksibilitas kerja dalam ekonomi gig digital melalui pendekatan normatif-komparatif. Perkembangan ekonomi digital mendorong sistem kerja fleksibel berbasis platform yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam konsepsi hubungan kerja formal di Indonesia, sehingga menimbulkan kesenjangan hukum, sementara kajian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji dimensi normatif dan komparatif perlindungan pekerja berbasis platform. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi hukum serta mengidentifikasi kekosongan pengaturan perlindungan pekerja. Kebaruan terletak pada pengembangan model perlindungan hukum yang adaptif melalui analisis normatif-komparatif. Analisis legislatif dan komparatif adalah alat pilihan dalam pendekatan hukum normatif ini. Menurut hasil penelitian, pekerja berada dalam keadaan limbo karena mereka bukan karyawan resmi dan tidak dapat mengandalkan tunjangan seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, reformasi peraturan diperlukan, dan reformasi tersebut harus mengatasi masalah seperti regulasi ketenagakerjaan berbasis platform, perluasan cakupan jaminan sosial, dan klarifikasi status hukum.

Dari Legalisasi ke Pemulihan: Rekonstruksi Konstitusional Kebijakan Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan

Tengku Indira Larasati — 2026-07-15

Konflik antara legalitas administratif dan perlindungan kawasan hutan menjadi persoalan utama dalam kebijakan penyelesaian perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas kebijakan penyelesaian administratif perkebunan sawit dalam kawasan hutan serta kesesuaiannya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional melalui analisis peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan memiliki dasar legalitas formal melalui Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya. Namun, konstitusionalitas kebijakan tersebut bersifat bersyarat. Kebijakan ini hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan kepastian status kawasan, validitas riwayat perizinan, diferensiasi pelaku, perlindungan masyarakat nonkomersial, pemulihan ekologis, transparansi, dan pengawasan negara. Penelitian ini menawarkan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak warga negara dalam tata kelola kawasan hutan. Model ini juga berkontribusi pada penguatan hak-hak warga negara, literasi hukum publik, dan pendidikan hukum berbasis lingkungan sebagai dasar pembentukan kewarganegaraan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Rekonstruksi Hukum Berbasis Extended Producer Responsibility dan Pertanggungjawaban Sirkular dalam Tata Kelola Sampah Plastik Laut di Indonesia

Firman Nurdiansyah — 2026-08-08

Indonesia menghadapi persoalan struktural dalam tata kelola sampah plastik laut yang akarnya bukan semata-mata teknis, melainkan menyangkut kegagalan arsitektur pertanggungjawaban hukum. Celah penelitian yang teridentifikasi adalah ketiadaan instrumen yudisial mandatori yang mengikat produsen sepanjang siklus hidup produk plastik, sementara beban ekologis terus ditanggung oleh masyarakat dan negara. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan sekunder dari kepustakaan hukum, laporan internasional, dan dokumen kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku menciptakan kondisi “ilusi pertanggungjawaban” regulasi tampak aktif tetapi pemulihan ekologis nyaris tidak pernah terjadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi kerangka hukum lingkungan sirkular yang mengangkat Extended Producer Responsibility (EPR) dari pedoman administratif menjadi kewajiban yudisial mengikat, diperkuat Plastic Deposit Refund System (PDRS) serta mekanisme tanggung renteng (joint and several liability) lintas rantai pasok. Rekonstruksi ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum lingkungan Indonesia yang responsif terhadap pencemaran plastik antargenerasi dan berorientasi pada keadilan ekologis.

Efektivitas Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Jakarta Barat

Muhammad Ari Noviyanto — 2026-08-08

Penelitian ini membahas tiga hal, yaitu efektivitas penerbitan sertipikat tanah elektronik, implementasi sertipikasi tanah elektronik di Kantor Pertanahan Jakarta Barat terhadap kepastian hukum hak atas tanah, serta hambatan berikut solusinya. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas sertipikat elektronik dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta minimnya penelitian empiris pasca berlakunya Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023. Dengan metode hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan data primer melalui wawancara Kepala Kantor, PPAT dan pengguna layanan pertanahan, observasi dan studi dokumen, penelitian ini menyimpulkan bahwa Permen tersebut merupakan instrumen penting dalam transformasi digital pertanahan. Implementasinya di Jakarta Barat telah berkontribusi pada penguatan kepastian hukum karena menjamin eksistensi, status, dan perlindungan hak atas tanah serta mengurangi risiko sengketa. Namun, terdapat kelemahan substansi hukum eksisting yang mendorong revisi perundang-undangan terkait. Dari aspek struktur, ditemukan kendala pada validasi dokumen Pra-Buku Tanah Elektronik dan perlunya meningkatkan keamanan siber. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat dan mitra kerja eksternal menunjukkan respons positif namun perlu peningkatan sosialisasi.

Harmonisasi Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dan Singapura dalam Kerangka Asia-Pacific Economic Cooperation Privacy Framework

Chariestine Vanessa — 2026-08-08

Pesatnya perkembangan perusahaan digital (startup) telah meningkatkan pengolahan data pribadi sekaligus menimbulkan tantangan pelindungan data dalam aktivitas ekonomi digital lintas batas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pelindungan data pribadi bagi perusahaan digital (startup) di Indonesia dan Singapura serta mengkaji arah harmonisasinya berdasarkan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura telah mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan data yang sejalan dengan APEC Privacy Framework, namun berbeda dalam efektivitas implementasi, kapasitas kelembagaan, dan mekanisme pengawasan. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, pengawasan, dan kepatuhan organisasi, sedangkan Singapura menunjukkan implementasi yang lebih operasional melalui penguatan mekanisme accountability dan peran aktif Personal Data Protection Commission (PDPC). Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi pengaturan pelindungan data pribadi paling tepat dilakukan melalui model interoperabilitas sebagaimana dikembangkan dalam APEC Privacy Framework, sehingga mendukung penyelarasan standar pelindungan data tanpa menghilangkan karakteristik sistem hukum nasional masing-masing negara.

Mekanisme Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Dalam Sengketa Waris: Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Keperdataan

Ratna Indayatun — 2026-08-08

Sengketa waris sering menimbulkan konflik berkepanjangan sehingga pengadilan dapat menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk menjaga objek sengketa selama proses persidangan. Namun, penetapan sita jaminan juga berpotensi merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan hukum atas objek tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan dalam sengketa waris dari perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum dan mekanisme perlawanan terhadap sita jaminan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlawanan telah diatur dalam hukum acara perdata dan yurisprudensi, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lamanya proses pemeriksaan, kompleksitas pembuktian, dan belum adanya pedoman teknis yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan PERMA yang mengatur prosedur dan standar pembuktian perlawanan terhadap sita jaminan guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan.

Efektivitas Pendampingan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Perundungan dalam Perspektif Perlindungan Anak

Fitri Ramayanti — 2026-09-15

Perundungan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang dijamin konstitusi, namun kasus di Kota Samarinda menunjukkan fluktuasi signifikan yang mengindikasikan kesenjangan antara norma dan implementasi pendampingan hukum pidana. Penelitian ini menganalisis penerapan pendampingan hukum pidana serta faktor penghambat efektivitasnya. Dengan pendekatan socio-legal melalui wawancara mendalam dan studi literatur di DP2PA, UPTD PPA, Polresta, dan Pengadilan Negeri Samarinda, hasil penelitian menunjukkan pendampingan hukum telah dilaksanakan melalui lima tahapan terstruktur, namun belum optimal karena lima faktor saling terkait: faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut tidak hanya menghambat efektivitas, tetapi juga berkontribusi pada reviktimisasi korban melalui secondary victimization dan victim blaming. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan temuan empiris lintas lembaga. Kontribusi teoretisnya adalah mengkritisi kelemahan sistemik dalam perlindungan anak serta memperkaya kajian viktimologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan protokol wajib lapor dan optimalisasi peran PATBM sebagai sistem perlindungan berbasis masyarakat.

Hukum Noetik dan Dark patterns: Studi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Ikhtiyar

Elsa Fitriasari — 2026-09-15

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menciptakan dark patterns, yaitu desain antarmuka yang memanipulasi keputusan konsumen, namun UUPK dan UU ITE belum menjangkaunya secara eksplisit karena berorientasi pada larangan pernyataan menyesatkan, bukan arsitektur pilihan yang bekerja secara halus celah inilah yang menjadi novelty penelitian ini, yakni mengintegrasikan observasi empiris dengan prinsip Ikhtiyar dalam perspektif Hukum Noetik untuk menilai kualitas kesadaran dan kebebasan berkehendak konsumen, melampaui uji kepatuhan formal semata. Melalui observasi partisipatif pada Shopee dan TikTok Shop, ditemukan lima bentuk dark patterns, yaitu countdown timer, fake stock, flash sale dengan price inflation, social proof palsu, dan hidden information atau drip pricing, yang secara konsisten melanggar asas keterbukaan informasi dalam Pasal 3 dan 4 UUPK serta berpotensi melanggar UU ITE. Temuan ini menunjukkan cacat kehendak konsumen (tadlīs) yang tidak terjangkau uji formalistik semata. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menawarkan standar substantif berbasis Ikhtiyar sebagai pelengkap hukum positif, dan secara praktis dengan merumuskan instrumen pembalikan beban pembuktian serta audit log algoritmik bagi regulator.

Pemalsuan Akta Autentik dalam Praktik Mafia Tanah: Analisis Hukum Pidana dan Daya Cegah Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pti

Evelin Aulia — 2026-09-26

Praktik mafia tanah melalui pemalsuan akta autentik mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP serta daya cegah sanksi pidana berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pti. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat karena unsur pemalsuan akta autentik tidak hanya dibuktikan melalui ketidaksesuaian tanda tangan, tetapi juga melalui penggunaan akta sebagai dasar peralihan enam bidang tanah yang menimbulkan akibat hukum bagi pemilik yang sah. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis unsur delik berdasarkan fungsi dan akibat hukum akta autentik dengan penilaian daya cegah melalui specific deterrence dan general deterrence. Pidana penjara enam bulan memiliki daya cegah, namun masih terbatas ditinjau dari proporsionalitas, kepastian penindakan, konsistensi pertanggungjawaban, serta pemulihan hak korban secara optimal dalam praktik peradilan pidana nasional.

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium

Dudik Sudjianto — 2026-10-03

Penelitian ini menganalisis secara yuridis kesesuaian penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku penganiayaan berat dengan prinsip ultimum remedium, melalui kajian atas lima putusan pengadilan negeri. Fokus penelitian mencakup bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim dan kesesuaiannya dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum dari studi kepustakaan dan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu pidana penjara yang mendominasi 60 persen putusan, sanksi tindakan, dan pidana pengawasan bersyarat, disertai disparitas putusan antar pengadilan. Penjatuhan pidana penjara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ultimum remedium karena sejumlah putusan menjatuhkannya tanpa mempertimbangkan alternatif sanksi tindakan, akibat beratnya tindak pidana, kegagalan diversi, dan tekanan publik. Penelitian ini merekomendasikan pedoman pemidanaan seragam bagi hakim, peninjauan kembali Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, serta penguatan pelatihan hakim mengenai ultimum remedium.

Peran Kepala Desa sebagai Juru Damai dalam Menyelesaikan Sengketa Antarwarga Berbasis Keadilan Restoratif

Budi Sastra Panjaitan — 2026-09-15

Pasal 26 ayat (4) huruf l UU Desa memandatkan kepala desa untuk mendamaikan konflik warga, namun ketentuan ini minus infrastruktur normatif dan rincian operasional. Akibatnya, fungsi kuasi-yudisial tersebut memicu anomali struktural karena tidak membatasi jenis perkara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih yurisdiksi dengan sistem peradilan formal, sehingga kepala desa dinilai tidak memiliki kompetensi formal untuk menegakkan keadilan restoratif yang sah secara yuridis. Penelitian hukum normatif-doktrinal ini mengkaji kekosongan norma tersebut menggunakan metode studi pustaka atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis dilakukan melalui tiga pendekatan: perundang-undangan, analitis-konseptual, serta sinkronisasi hukum. Bahan hukum diolah secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memformulasikan standardisasi hukum non-litigasi di tingkat pedesaan. Kajian ini mengidentifikasi lima problematika elementer dalam pelembagaan restorative justice desa: ketiadaan SOP baku, keterbatasan literasi hukum aparatur desa, tumpang tindih yurisdiksi antarlembaga, lemahnya kekuatan eksekutorial produk perdamaian, serta absennya pengawasan pasca-mediasi.

Predikat Informatif Tidak Selalu Sejalan dengan Beban Penyelesaian Sengketa Informasi: Analisis Sosiolegal Akuntabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten / Kota Jawa Timur

Novi Setiowati — 2026-10-03

Penelitian ini menganalisis 17 pemerintah kabupaten/kota berpredikat Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Jawa Timur 2025 untuk menguji hubungan capaian kelembagaan dengan beban layanan reaktif. Dengan kerangka accountability as a virtue dan accountability as a mechanism, kajian sosiolegal ini menafsirkan regulasi, membandingkan 17 Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), dan menguji korelasi Spearman. Beban sengketa dibedakan menjadi strict dispute, case workload, dan event workload. LLID mencatat 1.429 permohonan dan sekurang-kurangnya 25 keberatan. Skor Monev tidak berkorelasi signifikan dengan volume permohonan (rho = 0,351; p = 0,167) maupun strict-dispute rate (rho = -0,026; p = 0,932), sedangkan korelasi dengan event workload (rho = 0,522; p = 0,046) mencerminkan granularitas pencatatan, bukan jumlah perkara. Predikat Informatif merepresentasikan capaian kelembagaan, sedangkan LLID merupakan mekanisme pertanggungjawaban. Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan skema data LLID yang memisahkan permohonan, sengketa, peristiwa, dan hasil; Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perlu menyempurnakan rubrik Self Assessment Questionnaire agar menilai kualitas data.