Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Vahra Devanie Ridwan Putri Putri, Muhammad Azil Maskur — Tue, 17 Jun 2025 00:00:00 +0000

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan eksekusi putusan pengadilan sebagai bagian penting dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pidana oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan strategi penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sikap terpidana yang tidak kooperatif, terutama ketika belum dilakukan penahanan, kekeliruan teknis dalam petikan putusan, serta penyimpanan barang bukti di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang mengurangi transparansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, jaksa menerbitkan surat pemanggilan resmi, melakukan koordinasi dengan kepolisian, serta melakukan klarifikasi administratif kepada pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga, akurasi administrasi yustisial, dan pembaruan regulasi dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan pengadilan.

Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda

Mulyana Mulyana, Surahman Surahman — Sat, 21 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya di Kota Samarinda. Fenomena maraknya distribusi makanan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta ditemukannya kandungan zat berbahaya seperti boraks, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran bahan pangan berbahaya; dan (2) menganalisis bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran konsumen menjadi faktor utama masih maraknya peredaran produk pangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, BPOM, dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Asri Ayu, Ikhwanul Muslim, Sunariyo Sunariyo — Sat, 21 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Kota Samarinda dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan menjadi latar belakang penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data primer diperoleh melalui observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan (Januari-Maret 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, upaya diversi serta pendampingan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya pendampingan terhadap anak belum terlaksana secara optimal akibat dari kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kontribusi empiris penelitian ini adalah memberikan bukti lapangan mengenai kendala koordinasi dan pelaksanaan pendampingan yang tidak konsisten, serta perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat peran Bapas dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas pembimbing kemasyarakatan.

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemakaian Produk Kosmetik Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kalangan Masyarakat Kota Samarinda

Almatirahasti Almatirahasti, Surahman Surahman — Sat, 21 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Kota Samarinda. Fokus utama kajian ini adalah tanggung jawab pelaku usaha serta mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian kesehatan yang ditimbulkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris di tingkat lokal yang menilai akuntabilitas hukum dan efektivitas penegakannya. Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, wawancara mendalam dengan lima informan kunci (BPOM, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha), serta penyebaran kuesioner kepada 43 konsumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan dukungan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran konsumen turut mendorong maraknya peredaran produk ilegal. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara BPOM, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen.

Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemadaman Listrik Di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda

Muhammad Muhammad, Surahman Surahman — Sat, 21 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) di Kecamatan Muara Badak, Kota Samarinda. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pemadaman listrik serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan, yang mencakup teknik wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh faktor internal, seperti pemeliharaan jaringan, serta faktor eksternal, seperti kondisi cuaca ekstrem dan pencurian kabel. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui hak mereka atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya pendampingan kelembagaan teridentifikasi sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan secara optimal dan perlu diperkuat melalui program edukasi, peningkatan transparansi, serta peran aktif lembaga perlindungan konsumen.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Nur Azizah, Ikhwanul Muslim, Sunariyo Sunariyo — Sat, 21 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengungkap adanya kekurangan dalam pertimbangan hakim yang berdampak pada putusan yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Masih ditemukan hakim yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang memutus bebas terdakwa dalam kasus yang mengakibatkan kematian. Hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas aparat penegak hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, bukan malah merusak rasa keadilan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, mengingat hakim tidak boleh semena-mena menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi dengan adanya pengawasan internal dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan fakta dan bukti secara menyeluruh, sehingga terjadi kesalahan dalam penilaian dan penerapan teori individualisasi pidana. Putusan bebas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat

Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 +0000

Raja Ampat, sebuah kawasan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark (UNESCO Global Geopark), kini terancam degradasi ekologis oleh ekspansi tambang nikel. Penelitian ini menganalisis dasar hukum pencabutan izin tambang melalui perspektif hukum lingkungan, dengan menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menegaskan bahwa keputusan pemerintah pusat mencabut izin tidak sekadar tindakan administratif, melainkan implementasi nyata prinsip kehati-hatian yang berakar pada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dipertegas lewat yurisprudensi terkini. Kebaruan riset ini terletak pada pemetaan hubungan normatif antara prinsip kehati-hatian dan perlindungan geopark, sehingga memperluas cakupan teoretis prinsip tersebut bagi ekoregion khusus sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan di wilayah sensitif. Rekomendasi meliputi penyusunan regulasi khusus geopark, penguatan zona penyangga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan pelibatan masyarakat adat sebagai pengawas partisipatif.

Analisis Implementasi Pelindungan Hukum Jurnalis Lokal di Media Digital: Studi Kasus Kabanjahe

Samuel Pratama Depari, Parlaungan Gabriel Siahaan — Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis urgensi dan efektivitas pelindungan hukum bagi jurnalis lokal di era digital, khususnya pada media daring di Kabanjahe. Isu kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap jurnalis, terutama dari media lokal, semakin krusial, mengancam kebebasan pers. Tujuannya adalah mengkaji bentuk ancaman dan mengevaluasi efektivitas regulasi hukum. Menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci, termasuk jurnalis lokal media daring, organisasi profesi (Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] Karo), lembaga bantuan hukum (LBH Medan), dan aparat penegak hukum (Polres Tanah Karo). Hasilnya menunjukkan jurnalis lokal di Kabanjahe menghadapi beragam ancaman fisik, psikologis (penyadapan, penyebaran konten merusak reputasi), dan struktural, termasuk dugaan kriminalisasi via penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelindungan hukum masih belum efektif akibat lemahnya komitmen aparat, prosedur tak jelas, serta diskriminasi, mengikis prinsip Rule of Law. Disimpulkan, implementasi hukum belum optimal. Direkomendasikan penguatan implementasi hukum melalui pelatihan aparat, harmonisasi regulasi, peningkatan profesionalisme jurnalis, serta mekanisme bantuan hukum berbasis komunitas, penting untuk menjamin kebebasan pers di era digital.

Telaah Filsafat Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia

Quido Conferti Kainde, Indah Satria — Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 +0000

Tindak pidana cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melakukan tindakan ilegal di dunia maya. Indonesia saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam kasus kejahatan siber, dengan jumlah insiden yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana cybercrime di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku melalui perspektif filsafat hukum utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberlakukan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasi penegakan hukum masih belum optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta kompetensi aparat penegak hukum. Dari sudut pandang filsafat hukum utilitarianisme, hukum idealnya mampu menciptakan keadilan dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam konteks penanggulangan cybercrime di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar-lembaga sebagai langkah preventif dan represif yang lebih efektif.

Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls

Wed, 25 Jun 2025 00:00:00 +0000

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengalami perubahan metode konversi suara dari Kuota Hare pada pemilu sebelumnya menjadi metode divisor Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan keadilan representasi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat bias keterwakilan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, apakah menghasilkan keterwakilan tinggi (over-representation) atau rendah (under-representation), serta menilai dampak mekanis konversi suara terhadap distribusi kursi. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian masing-masing metode dengan prinsip keadilan dalam teori Justice as Fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Simulasi dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif 2024 secara nasional dan lima daerah pemilihan (dapil) sebagai sampel, menggunakan metode Kuota Hare dan Sainte-Laguë murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan derajat proporsionalitas dan distribusi representasi yang lebih adil dibandingkan metode Sainte-Laguë murni. Dari perspektif teori keadilan Rawls, Kuota Hare lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif, khususnya asas perbedaan (difference principle) dan pemerataan manfaat politik.

Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia

Sadam Kholik, Muhammad Nurcholis Alhadi, Surahman Surahman, Elviandri Elviandri — Thu, 03 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas demi Kepentingan Umum

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra — Thu, 03 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan dalam pembubaran Perseroan Terbatas dan hambatan serta tantangan apa saja yang dihadapi khususnya dalam Putusan PN Poso No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Kewenangan jaksa pengacara negara (JPN) secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Fatma Faisal, Sri Indriyani Umra — Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 +0000

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif menyajikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dikaji. Jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28I ayat (4)), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia baik itu berat ataupun tidak, senantiasa menerbitkan bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Pendirian pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Harapan besar lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penegakan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dimpelemtasikan secara maksimal.

Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan

Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 +0000

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius, Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun praktik pemberian dispensasi kawin masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan mengetahui Faktor-Faktor terjadinya Dispensasi Nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi dikabulkan atas dasar Faktor Sosial Budaya, Faktor Hamil Diluar Nikah dan Faktor pendidikan, meskipun tidak selalu disertai pertimbangan komprehensif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta penguatan regulasi untuk membatasi pemberian dispensasi secara selektif dan berbasis perlindungan hak anak. Pengadilan perlu melibatkan psikolog dan pekerja sosial dalam menilai kesiapan anak. Keseluruhan faktor menunjukkan perlunya pendekatan sistemik dan holistik untuk mencegah praktik perkawinan anak dibawah umur.

Penetapan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara

Suhardiman Samuda, Syawal Abdulajid, Anshar Anshar — Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama ketika anak tersebut secara bersamaan telah ditetapkan sebagai korban dalam perkara persetubuhan. Kasus ini mencerminkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana umum dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam proses penetapan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak sebagai tersangka tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam kasus ini dipandang tidak tepat apabila telah ada penetapan anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang berorientasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mencerminkan keadilan restoratif dan empati terhadap kondisi korban. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap status dan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih eksplisit agar aparat tidak terjebak pada penafsiran hukum yang merugikan korban.

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Persimpangan Jalan: Studi Kasus Pemberhentian Hakim Aswanto

Sri Indriyani Umra, Fatma Faisal — Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 +0000

Independensi dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal. Dimensi fungsional mengandung arti larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk memengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hakim konstitusi tidak mengenal mekanisme recall layaknya anggota legislatif. Desain pengisian jabatan hakim konstitusi melalui pengusungan dari tiga lembaga negara dimaksudkan agar mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara dalam rekrutmen hakim, sehingga dapat menjauhi anggapan bahwa MK berada di bawah pengaruh salah satu cabang kekuasaan. Hakim Mahkamah Konstitusi terikat prinsip moral dan etik dan aturan yang terkait dengannya untuk menciptakan peradilan yang independen dan akuntabel.

Kondisi Materiil Peraturan Perundang-Undangan Dalam Aspek Pembentukannya Dengan Penggunaan Artificial Intelligence

Andika Adhyaksa, Fathurrahim Fathurrahim — Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan ide pembentukannya menggunakan Artificial Intellegence. Peraturan Perundang-Undangan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan negara yang mengatasnamakan hukum sehingga hukum itu sendiri menjadi batasan sekaligus pola dalam melaksanakan tertib masyarakat yang taat hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, media tulis maupun online yang bersinggungan langsung dengan penelitian. Bahan hukum diperoleh dengan teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan. Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Artificial Intelligence dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah inovasi dan beberapa praktek yang dilakukan oleh beberapa Negara telah berhasil menciptakan Peraturan Perundang-Undangan dengan efektif dan efisien. Namun dalam hal penerapannya, Artificial Intelligence belum dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Ketidakjelasan dalam menentukan batasan-batasan penerapan Artificial Intelligence dalam pembentukan Peraturan perundang-Undangan cenderung menghilangkan unsur pengawasan dan mengelaborasi partisipasi masyarakat dalam penerapannya.

Sengketa Adat terhadap Kawin Tangkap di Sumba Barat: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Adat

Ririen Ambarsari, Fahmi Arif Zakaria, Even Jaranau — Sun, 13 Jul 2025 00:00:00 +0000

Kawin tangkap khususnya di Sumba Barat Daya merupakan salah satu bentuk pernikahan yang kaya akan makna budaya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang mulai melihat kawin tangkap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan menjadikannya daya tarik wisata. Meskipun dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, praktik ini juga menimbulkan sejumlah isu terkait perlindungan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks tradisi kawin tangkap, khususnya dalam perspektif hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian, Hukum adat di Sumba Barat Daya mengatur berbagai aspek dari kawin tangkap. Dalam hukum adat, praktik ini diatur untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan pihak wanita dan tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Persetujuan dari keluarga wanita dan pelaksanaan ritual adat adalah hal yang penting untuk menjamin bahwa tradisi ini berlangsung secara harmonis. Jika terdapat perselisihan atau ketidakpuasan dari pihak keluarga wanita setelah kawin tangkap, biasanya akan ada mekanisme penyelesaian melalui pengadilan adat. Pengadilan adat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen Fintech di Indonesia melalui Pemanfaatan RegTech dan SupTech

Emiliya Febriyani, Winky Librawinson, Rufinus Hotmaulana Hutauruk — Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 +0000

Pandemi COVID-19 mendorong pertumbuhan financial technology (fintech) yang memperluas akses keuangan, namun juga memunculkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan data pribadi dan rendahnya literasi keuangan. Indonesia memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan transparansi, keamanan, dan keadilan dalam pemanfaatan fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana perlindungan konsumen pada sektor fintech di Indonesia efektif diterapkan, dengan mengandalkan pendekatan normatif yang mencakup analisis regulasi dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup, kelemahan terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap entitas fintech ilegal. Oleh karena itu, penerapan teknologi seperti Regulatory Technology dan Supervisory Technology sangat potensial dalam meningkatkan efisiensi pengawasan serta menjamin perlindungan konsumen secara berkelanjutan. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti GDPR memperluas cakupan perlindungan konsumen dalam ruang digital lintas batas. Upaya ini semakin relevan di tengah integrasi ekonomi digital global dan meningkatnya risiko pelanggaran data

Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Winda Fitri, Winsherly Tan, Della Delia — Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen pembangunan global guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat positif dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kebijakan antar sektor, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, studi ini menekankan pentingnya penguatan integrasi antara norma konstitusional dan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan berbasis hak sebagai kerangka implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin secara menyeluruh.

Analisis Yuridis Normatif-Komparatif terhadap Pertanggungjawaban Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia

Hisnindarsyah Hisnindarsyah, Habib Aminudin, Devi Nur Rista, Nurul Hudi — Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 +0000

Pertanggungjawaban direksi dalam kepailitan perseroan terbatas di Indonesia menjadi isu penting dalam penegakan hukum korporasi. Penerapan business judgment rule oleh Mahkamah Agung masih terbatas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan kreditor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi dalam kepailitan, dengan meninjau kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-komparatif dengan menganalisis Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas dan Pasal 104 UU Kepailitan, serta membandingkannya dengan praktik di Inggris, Kanada, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketimpangan dalam standar pembuktian, lemahnya penerapan fiduciary duty, dan tidak efektifnya pengawasan internal. Negara pembanding telah menerapkan konsep wrongful trading, fiduciary duty to creditors, dan safe harbour sebagai langkah pencegahan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum di Indonesia melalui penguatan dokumentasi keputusan direksi, audit risiko, dan pembuktian terbalik dalam perkara kelalaian guna menciptakan sistem yang lebih adil dan adaptif dalam menilai tanggung jawab direksi pada masa krisis korporasi.

Analisis Yuridis Terhadap Perantara Penjualan Narkotika Golongan I Non-Tanaman di Pengadilan Negeri Semarang

Farriq Sufufa Al Kinzi, Wenny Megawati — Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 +0000

Peran perantara dalam distribusi narkotika merupakan elemen krusial dalam rantai peredaran ilegal, namun sering diabaikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perantara dalam penjualan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Smg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai perantara aktif. Temuan ini menunjukkan pentingnya pembedaan secara yuridis antara peran perantara dan pengedar untuk menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kejelasan normatif dan mendorong reformulasi kebijakan dalam penanganan pidana tindak pidana narkotika. Selain itu, studi ini menekankan urgensi perlakuan hukum yang berbeda terhadap para pelaku berdasarkan perannya masing-masing dalam kasus narkotika guna mewujudkan keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktik peradilan dan pengembangan legislasi di bidang penegakan hukum narkotika.

Urgensi Pengembangan Sertifikasi Profesi Hukum di Era Blockchain dan Web3: Tinjauan Normatif dan Praktis

Muhammad Hidayatullah — Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 +0000

Transformasi sistem hukum yang dipicu oleh perkembangan teknologi blockchain dan Web3 menuntut penyesuaian mendasar dalam sistem sertifikasi profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi sistem sertifikasi profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dalam bidang hukum dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mengatur isu-isu hukum baru seperti kontrak cerdas, yurisdiksi lintas negara, serta perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital. Selain itu, masih terdapat kekosongan standar kompetensi hukum digital dalam kerangka sertifikasi profesi hukum yang ada saat ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem sertifikasi profesi hukum yang terintegrasi dengan penguasaan teknologi digital terkini. Sertifikasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dan etika profesional hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta mendukung penerapan prinsip kenali nasabah dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dalam jangka panjang, sistem ini akan mendorong lahirnya profesional hukum yang adaptif dan siap menjawab kompleksitas regulasi di era transformasi digital.

Efektivitas Fungsi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate: Kajian Normatif-Empiris terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Rahmat Syarif, Nam Rumkel, Irham Rosyidi — Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara normatif, undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif serta pembinaan yang berfokus pada perlindungan, pendidikan, dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustaan serta wawancara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat residivisme anak binaan mencerminan masih belum optimalnya fungsi pembinaan. Kelemahan aspek kompetensi sumber daya manusia serta keterbatasa sarana dan prasarana pembiaan. Program pembinaan belum dapat diakses secara merata oleh seluruh Andikpas. Lemahnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta kurang efektifnya koordinasi antar-lembaga turut menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan pembinaan. Penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, diperlukan, dan pemenuhan sarana prasarana sesuai amanat perundang-undangan untuk sistem pembinaan efektif, manusiawi, dan berkelanjutan bagi anak.

Analisis Yuridis-Sosiologis atas Penerapan Sanksi Disiplin Militer di Denpom IV/2 Yogyakarta

Maulida Dwi Damayanti, Ariesta Wibisono Anditya — Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 +0000

Pelanggaran disiplin militer seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) berpotensi mengganggu efektivitas operasional serta mencoreng citra institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi disiplin oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap pelanggaran THTI di wilayah Detasemen Polisi Militer Wilayah IV/2 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan sanksi secara nyata dan keterkaitan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lingkungan satuan militer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif hukum militer yang humanis dan kontekstual di wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dijatuhkan secara proporsional sesuai asas keadilan, pembinaan, dan tanggung jawab komando. Denpom IV/2 memiliki peran penting dalam proses investigasi, pencatatan pelanggaran, dan koordinasi antarsatuan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembinaan serta penyusunan kebijakan internal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat guna memperkuat kepatuhan, kedisiplinan, dan menjaga integritas personel di lingkungan militer.