Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
DOI:
https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2042Keywords:
Kesadaran Hukum, Opini Masyarakat, PemerintahAbstract
Artikel ini membahas penegakan kesadaran hukum di masyarakat Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kesadaran hukum dipandang sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Meskipun banyaknya pelanggaran hukum dilakukan oleh individu yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Artikel ini menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara kepada Ketua RT dan masyarakat setempat. Hasilnya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, yang tercermin dari rendahnya pemahaman hukum, sikap, dan pola perilaku hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, pendekatan tindakan dan pendidikan diperlukan, baik dalam bentuk formal maupun nonformal. Pendidikan formal di sekolah dan pendidikan nonformal kepada masyarakat secara luas merupakan solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum, yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang taat pada hukum dan menjunjung tinggi keadilan.
Downloads
References
Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Undang: Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192
Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. Amnesti Jurnal Hukum, 2(1). https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701
Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. Journal of Education Technology, 4(1). https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769
Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu. Proceeding Senadimas Undiksha.
Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. Bidang Hukum INFO Singkat, XI(11).
Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Intizar, 22(1), 23-34.
Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. Journal of Positive School Psychology, 8983-8988.
Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat, 6(2), 43-62. Retrieved from https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308
Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI, 1(1). https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49
Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. Law and Justice, 4(2). https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942
Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. Surya Abdimas, 4(2). https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574
Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. Tahkim, XVI(2).
Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. Phinisi Integration Review, 2(2). https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006
Marsini, N. L. Y. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi Profesi I, 10(2).
Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur. JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2(2). https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190
Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(2). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026
Rismana, D. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 19(2). https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174
Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1(1). https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257
Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Jurnal Pembangunan Nagari, 4(1). https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141
Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 2020(12).
Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. Lambung Mangkurat Law Journal, 5(2). https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162
Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(6), 1–16.
Syafiq, M., & Muhajir, I. (2019). Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal SPEKTRUM HUKUM, 16(2).
Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330
