Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik
DOI:
https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053Keywords:
Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Publik, DemokrasiAbstract
Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Artikel ini menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia pasca-era reformasi. Era desentralisasi pemerintahan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan sentralistik. Metode survei cross-sectional digunakan untuk mengumpulkan data dari 75 responden berusia 17-60 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat cenderung taat pada kebijakan publik yang berlaku, namun masih ada yang belum aktif dalam memberikan masukan atau alternatif kebijakan. Meskipun demikian, terbuka ruang untuk partisipasi yang lebih aktif dan teratur dari masyarakat. Diskusi juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai langkah menuju good governance, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik diatur dalam undang-undang dan membutuhkan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan berbagai pihak pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik.Bagian Atas Formulir
Downloads
References
Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .
Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanshzil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(1), 138–147. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377
Hikmawati. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Politik Profetik, 1(1).
Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia ? Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 12(1), 1–11. https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373
Munadi Muhammad. (2008). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Surakarta. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 2, Tahun XII. Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers
Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Ilsya, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(2), 191–199. https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249
Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Ilsya, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran, 7(1), 71–83. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642
Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 10(1), 132–144. https://doi.org/10.46328/ijemst.2165
Rahim, Erman I. Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik.
Sahya, Anggara. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
Syakwan, Lubis. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. DEMOKRASI, VI(1).
Taufiqurokhman (2014). KEBIJAKAN PUBLIK Pendelegasian Tanggungjawab Good Governance. Jurnal Kebijakan Publik, 3(1).
Waris Irwan. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan