Pro-Kontra Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19
DOI:
https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.291Keywords:
COVID-19, Jawa Barat, Pemilihan Kepala DaerahAbstract
Pilkada serentak tahun 2020 ini menjadi tahun yang sangat berbeda karena adanya pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Pihak kontra ingin Pilkada 2020 ditunda, dan pihak pro ingin pilkada tetap dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang pendapat warga mengenai Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kasus dari berbagai referensi dan juga studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu opini masyarakat yang pro berupa dukungan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tetap menaati protokol kesehatan, peraturan dan tetap waspada. Sedangkan opini pihak yang kontra yaitu adanya ketidakadilan akibat kampanye yang mengabaikan protokol kesehatan, regulasi yang tidak jelas, pentingnya fokus menangani COVID-19 daripada Pilkada 2020, serta resiko peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 sehingga Pilkada 2020 harus ditunda. Pertimbangan pemerintah terkait kebijakan Pilkada 2020 yaitu UUD 1945 Pasal 22E ayat 1-6, Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan mencontoh negara lain yang terbukti mampu melaksanakan Pilkada di masa pandemi.
Downloads
References
Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 301–311.
Detiknews. (2020, 13 Nov). Demo di Gedung Sate, Pemuda Bandung Desak Pilkada Serentak Ditunda. Retrieved April 21, 2021, from Detik.com website: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5253843/demo-di-gedung-sate-pemuda-bandung-desak-pilkada-serentak-ditunda
Dpr.go.id. (2020, 23 Maret). Karantina Wilayah Diperlukan Agar COVID-19 Tidak Menyebar. Retrieved April 20, 2021, from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia website: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28209/t/Karantina+Wilayah+Diperlukan+Agar+Covid9+Tidak+Menyebar#:~:text=%E2%80%9CPasal%2093%20UU%20Nomor%206,Masyarakat%20dipidana%20dengan%20pidana%20penjara
Eda, F. W. (2020). Komite I DPD Kembali Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Ini Alasannya. Retrieved April 20, 2021, from serambinews.com website: https://aceh.tribunnews.com/2020/ 06/10/komite-i.
Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta
Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 4(1), 121-128.
Jalaluddin. (2020). Kajian Manajemen Krisis pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2(1), 68-82.
JDIH KPU. (2020, 12 Juni). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Retrieved April 21, 2021 from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum website: https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-6a6554587067253344253344
Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. Anterior Jurnal, 19(2), 94-102.
Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35-47.
Nugroho, A. (2020, 23 September). Tetap Gelar Pilkada Serentak, pemerintah Indonesia Ingin Contoh Korea Selatan dan Singapura. Retrieved April 20, 2021 from KompasTV website: https://www.kompas.tv/article/110510/tetap-gelar-pilkada-serentak-pemerintah-indonesia-ingin-contoh-korea-selatan-dan-singapura
Pikobar. (2020). Dashboard Statistik Kasus Covid-19 Provinsi Jawa Barat. Retrieved April 21, 2021, from Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat website: https://pikobar.jabarprov.go.id/data.
Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestan Pilkada Serentak di Tengah Covid-19. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 4(2), 143-155.
Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi COVID-19. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 59-76.
Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi Dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 8(2), 186-203.
