Persepsi Masyarakat atas Peran BPJS Kesehatan Sebagai Pemenuhan HAM di Kecamatan Samarinda Ulu
DOI:
https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.911Keywords:
BPJS Kesehatan, Peran BPJS Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Pelayanan Kesehatan, Fasilitas KesehatanAbstract
Setiap manusia memiliki hak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana peran BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak masyarakat dan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat penggunanya, baik dari segi kekurangan, kelebihan serta keinginan masyarakat mengenai program BPJS Kesehatan. Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode normatif dan metode penelitian lapangan. Mayoritas masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan kesehatan dan fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan pun benar-benar memenuhi perannya sebagai pemenuh Hak Asasi Manusia dan hal tersebut dirasakan oleh para penggunanya. BPJS Kesehatan memudahkan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan sudah menjalankan perannya untuk memenuhi hak masyarakat dan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Ada kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki agar kemudian BPJS Kesehatan dapat menjalankan perannya secara maksimal.
Downloads
References
Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal HAM, 11(2), 319–332.
Astuti, E. K. (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 1(1).
Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian, 1.
Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. KAIS Kajian Ilmu Sosial, 30(1), 55-66.
Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. Journal of Positive School Psychology, 8983-8988.
Hesti Rahayu, Iriyani, D. L. (2018). Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu Balita Gizi Kurang Hesti. Faletehan Health Journal, 5(1), ISSN 2088-673X e-ISSN 2597-8667.
K, I. (2015). Effectiveness of Booklet Media on Mothers’ Knowledge and Attitude Regarding Exclusive Breastfeeding and Breastfeeding Practice at Manggar Baru Health Center Balikpapan. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 21(2), 11–15. http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied
Majid, N. (2020). Sosialisasi Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa Di Tengah Covid-19 Pada Ibu Pkk Desa Badak Baru Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan, 3(2), 76–82. www.trilogi.ac.id
Moh. Bahzar. (2014). Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial. In chapter (pp. 4–19).
Rohmah, N., Subirman, & Iriyani. (2016). Pendidikan Gizi Anak Sekolah Dasar Pada Daerah Hutan Hujan Tropis Kalimantan Timur. Higiene, 2(3), 122–125.
Setiawan, I. (2018). Hubungan Penyelenggaraan Rawat Eksekutif dengan Perlindungan HAM Pasien BPJS Kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Unika Soegijapranata Semarang.
Sistiaperdani, R. (2019). Hubungan antara aturan BPJS Dengan Nilai yang di peroleh ketenagakerjaan.
Suryaningsi. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman University Press.
Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies, 3(2), 103–116. https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71
Suryaningsi, N. A. (2016). The Implementation of Independent Empowerment of Fisherwomen in Tanjung Batu Harapan Village of Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. July, 1–23.
Suryaningsi, T. (2020). The Review of Corruption Eradication in Indonesia Based in the Aspect of Judical, Morality and Ideology of Pancasila. 2(2), 93–106.
