Keywords:

Partisipasi Masyarakat Supremasi Hukum Korupsi Dana Desa Pemberdayaan Warga

  • Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Batangsaren memberikan dampak yang sangat negatif dan signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya supremasi hukum dalam kasus korupsi dana desa di Batangsaren Tulungagung melalui kekuatan akar rumput. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris melalui pendekatan studi kasus kualitatif untuk menganalisis peran masyarakat akar rumput dalam mengungkap dan melawan praktik korupsi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gerakan masyarakat akar rumput memiliki potensi yang besar dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akar rumput merupakan strategi yang efektif dalam menggugat supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di tingkat desa. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan antara lain peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengawasan dana desa, serta penguatan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum

  • Aprilia, R., & Shauki, E. R. (n.d.). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(1), 61–75. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172

    Arens, M. D., & Uniberua, S. H. (2022). Analysis of fraud actions in village financial management: Case study of Maikor Village, North South Aru District, Aru Islands Regency. Accounting Research Unit: ARU Journal, 3(2), 50–59. https://doi.org/10.30598/arujournalvol3iss2pp50-59

    De Fretes, P. J., Hehanussa, D. J. A., & Hattu, J. (2023). Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(7). https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2467

    Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 24–40. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4

    Epakartika, R. N. M., & Budiono, A. (2019). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(2). https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485

    Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Tinjauan sosiologi hukum terhadap pengaturan sanksi sosial bagi pelaku korupsi di Indonesia kontemporer. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 14(2). https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.19605

    Indonesian Corruption Watch. (2018). Lima modus korupsi dana desa oleh pemerintah desa. https://antikorupsi.org/id/article/lima-modus-korupsi-dana-desa

    Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Aspirasi, 9(2), 135–150. https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/20

    Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3). https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583

    Kolompo, S. A., Jende, A. S., Rare’a, R., Tohoro, A. V., Wutabisu, M. Y., Pesoyoki, C., Pamuna, C., Sintagi, M., Ulungi, M. T., Taaha, M., Kamagi, S., Tarusu, A., & Guampe, F. A. (2025). Membangun budaya anti korupsi di Desa Buyumpondoli: Strategi edukasi dan partisipasi masyarakat. Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 4(2), 83–95. https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4099

    Laksmana, G., Mulyani, S., Sutomo, I. O., Sunaryanto, A., Mahadewi, A., Rooseno, R., Darmi, R., Suharyo, S., Junef, M., & Karno. (2015). Laporan tim pengkajian hukum tentang partisipasi aktif publik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Puslitbang Sistem Hukum Nasional.

    Lotulung, P. E. (1993). Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah. Citra Aditya Bakti.

    Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.

    Pabubung, M. R. (2021). Transparansi: Instrumen menghadapi korupsi pengadaan dana desa. Journal of Politics and Government, 3(2). https://jurnal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/3526/1288

    Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1). https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611

    Purba, N., & Mulyono, H. (2017). Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Desa Sidomulyo. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2). https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i2.192

    Rangkuti, M. (2025, January 28). Proses hukum acara pidana. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/proses-hukum-acara-pidana

    Rumbawer, Y. B., Karauwan, D. E. S., & Rumbruren, A. (2024). Ambiguitas keputusan administrasi negara: Antara diskresi dan legalitas. Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara, 2(2), 52–63. https://doi.org/10.35905/sultan_htn.v2i2.9569

    Seyfang, G., & Smith, A. (2007). Grassroots innovations for sustainable development: Toward a new research and policy agenda. Environmental Politics, 16(4), 584–603. https://doi.org/10.1080/09644010701419121

    Sirajuddin. (2016). Hukum administrasi pemerintahan daerah. Setara Press.

    Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (2024, September 24). Korupsi dana desa, Kades Hambuku HSU divonis 5 tahun penjara. https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/12/57-Korupsi-Dana-Desa-Kades-Hambuku-HSU-Divonis-5-Tahun-Penjara.pdf

    Tribunnews Jatim. (2024, November 8). Berkas tersangka korupsi Desa Batangsaren Tulungagung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Tribunnews Jatim. https://jatim.tribunnews.com/2024/11/08/berkas-tersangka-korupsi-desa-batangsaren-tulungagung-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-surabaya

    Yudhapratama, L. (2021). Korupsi dalam perspektif sosiologi. Grup Relasi Inti Media.

    Zakariya, R. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi dana desa: Mengenali modus operandi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(2). https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670

  • Downloads

    Download data is not yet available.

How to Cite

Wardhah, I., & Prabaningrum, D. R. (2025). Partisipasi Masyarakat Akar Rumput Mewujudkan Supremasi Hukum dalam Dugaan Korupsi Dana Desa Batangsaren Tulungagung . Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(4), 773–786. https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3500