Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Tuban: Perspektif Hukum Tata Negara
-
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
-
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
-
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
-
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
-
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
DOI:
https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4773-
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan pembangunan di Kabupaten Tuban, yaitu kemiskinan, tingginya prevalensi stunting, dan kerentanan bencana, yang menuntut optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam kerangka checks and balances otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kabupaten Tuban dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting dari perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal ini memadukan pendekatan perundang-undangan, wawancara dengan anggota DPRD, dan survei terhadap 104 responden di empat kecamatan (Tuban, Palang, Semanding, dan Tambakboyo), yang dianalisis secara tematik dan statistik deskriptif menggunakan teori efektivitas hukum. Hasilnya menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD tinggi (72,12% sangat puas). Fungsi legislasi berjalan dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui instrumen persuasif seperti reses triwulanan dan kunjungan kerja. Efektivitas masih dibatasi oleh sinkronisasi visi legislatif-eksekutif, belum terdokumentasinya penggunaan hak pengawasan formal, dan rendahnya literasi publik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori efektivitas hukum dan penguatan checks and balances dalam otonomi daerah.
-
Amalia. (2025). Revitalisasi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM: Kajian literatur atas praktik baik dari Kabupaten Kudus. Jurnal Ekspos. [Perlu verifikasi volume, nomor, dan halaman].
Amin, H. M. J. (2017). Peran sekretariat dewan dalam menunjang [judul belum lengkap]. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 5, 1181–1190.
Ardiani, Y., Rahmania, S., & Pratiwi, R. M. (2024). Model pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dalam konteks pengentasan kemiskinan: Tinjauan literatur sistematis. Jurnal Ilmiah Detubuya: The Indonesian Journal of the Social Sciences, 370–388. [Perlu verifikasi volume dan nomor].
Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
Halska, B. B. (2025). The role of the regional administration of the Tuban Regency Regional Secretariat in managing village and sub-district boundaries. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 23(3), 1085–1091.
Hariyoko, Y. (2010). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 1011–1015.
Hermawan, M. F., Salsabila, R., & Saputra, I. M. (2024). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengentasan kemiskinan. Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(3), 341–350. https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.647
Irianto, S., & Shidarta. (Eds.). (2009). Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi. Yayasan Obor Indonesia.
Iswanto, D., & Putra, R. A. (2023). Evaluation of bureaucratic reforms in realizing world class government in Tuban. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 18, 139–156.
Kabupaten Tuban. (2024). RAT percepatan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tuban. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tuban. [Perlu verifikasi nama lembaga penulis dan kepanjangan RAT].
Lestari, P. I., & Robiani, B. (2023). Kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(2), 1739–1752. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2 [DOI belum lengkap; perlu verifikasi].
Nadira, C. M., & Safitri, S. (2024). Kemiskinan sebagai masalah sosial berdasarkan pandangan kehidupan sosial mahasiswa pendidikan sejarah kelas Palembang 1, 2. JIPSOS: Jurnal Inovasi Pendidikan dan Ilmu Sosial, 2(2), 73–82.
Nasution, D. P. (2023). Keterkaitan UMKM dalam mengurangi kemiskinan. Tahta Media Group.
Noverita, S., & Aprirachman, R. (2026). Pengaruh kemiskinan, stunting, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018–2025. Journal of Management and Creative Business, 4(3), 1383–1395. https://doi.org/10.30640/jmcbus.v4i3.7561
Pengentasan, D., & Tuban, K. (2024). Evaluasi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 9(2), 340–351. [Identitas penulis perlu diperiksa].
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. (2018).
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (2021). https://jdih.tubankab.go.id
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengentasan Kemiskinan. (2018). https://jdih.tubankab.go.id
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017–2037. (2018).
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). [Nomor, tahun, dan judul regulasi perlu diverifikasi karena berpotensi tidak sesuai].
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. (2021).
Perencanaan, D., Teknologi, I., & Nopember, S. (2024). Strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui sinergitas program dan kolaborasi multi-stakeholder. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 19(1). [Identitas penulis perlu diperiksa].
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2017).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2017). [Tahun dan pokok perkara perlu diverifikasi].
Rahma, N. M., Atmaka, D. R., Fitria, A. L., Pratiwi, A. A., Nastiti, A. N., Agustin, A. M., & Sulistyorini, L. (2022). Relevansi intervensi perbaikan sanitasi untuk mencegah kejadian stunting masa pandemi COVID-19 di Indonesia: Meta-analisis. Media Gizi Indonesia, 17(1SP), 39–46. https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.39-46
Rambe, I. F., & Paralihan, H. (2024). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penguatan otonomi sosial daerah di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama, 9(2), 137–151. https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i2.6731
Samderubun, F. (2025). Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Animha Law Journal, 2(1), 29–44.
Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 18(4), 604–620.
Sebastian, L. M. (2026). Optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(5), 249–265. https://doi.org/10.62017/merdeka [DOI perlu diverifikasi].
Setyaningsih, Y. (2025). Budget tracking anggaran percepatan penurunan stunting: Analisis multisektoral di Kabupaten Tuban. Jurnal Sosial Humaniora (JSH), 18(1), 63–78.
Shofiya, D. (2022). Komitmen pimpinan pada penurunan stunting di [judul belum lengkap]. Media Gizi Indonesia, 17(1SP), 139–144. https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1SP.139-144
Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
Tina, E., & Riani, N. Z. (2025). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP), 2(4), 1176–1187.
Tsany, D. H. (2022). Hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbagai program pemerintah (Studi kasus penanganan kemiskinan di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tahun 2020). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10(1). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8139
Tuban, K., Suryawati, I., Tribhuwaneswari, A. B., & Teknik, F. (2022). Shofian. [Nama jurnal perlu diverifikasi], 20, 129–138. [Seluruh metadata perlu diperiksa].
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (2009).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (2011).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2022).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
-
Downloads
Download data is not yet available.
How to Cite
Indexed by:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.